Mendagri Keluarkan SE Pelarangan Buka Bersama Dan Open House Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19

Mendagri Keluarkan SE Pelarangan Buka Bersama Dan Open House Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19

PENGKOL.NGAWIKAB.ID – Berkaca pada Ramadhan tahun lalu dimana pasca lebaran terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 terjadi peningkatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 4 Mei 2021.

Secara garis besar, surat edaran ini memuat pelarangan kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadhan dan kegiatan open house atau halal bihalal pada hari raya Idul Fitri 1442 H tahun 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut salah satu butir petikan berbunyi melakukan pelarangan kegiatan buka bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021.

SE-800-2784-SJ-Pelarangan-Kegiatan-Open-House

Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia untuk mengambil langkah-langkah secara masif agar kejadian peningkatan kasus konfirmasi positif tidak terulang kembali.

Selain meminta Gubernur dan Kepala Daerah untuk melarang masyarakat melakukan buka bersama, Mendagri juga menginstruksikan para pejabat diwilayah masing-masing untuk tidak melaksanakan kegiatan halal bihalal.

Hal ini bukan untuk membatasi atau menghilangkan tradisi yang sudah berjalan selama puluhan tahun, namun karena situasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan inilah yang menjadikan pemerintah waspada agar tidak terjadi ledakan kasus penyebaran Covid-19. Diharapkan masyarakat mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19.

SURAT EDARAN MENTERI AGAMA TENTANG PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI

SURAT EDARAN MENTERI AGAMA TENTANG PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI

PENGKOL.NGAWIKAB.ID – Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadhan Tahun 1442 H atau 2021, dibutuhkan panduan ibadah Ramadhan yang memenuhi aspek syariat dan protokol kesehatan. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan menangani urusan keagamaan perlu mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri sebagai acuan bagi instansi pemerintah, pengurus atau pengelola rumah ibadah dan masyarakat luas.

Surat edaran tertanggal 05 April 2021 dengan nomor 3 tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus untuk mencegah dan mengurangi penyebaran serta melindungi masyarakat dari risiko COVID-19. Surat edaran ini melingkupi berbagai kegiatan ibadah yang disyariatkan dalam bulan Ramadhan dan dilakukan bersama-sama atau melibatkan banyak orang.

210405-SE-03-Tahun-2021-ttg-Panduan-Ibadah-Ramadan-dan-Idul-Fitri-2021

Dasar dari penerbitan surat edaran ini adalah :

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);

Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19; dan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hal terkait.

Beberapa ketentuan dalam surat edaran tersebut adalah sebagai berikut :

1.Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar’i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadhan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;

2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;

3. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;

4. Pengurus masjid atau mushola dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain :

Shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witir, tadarus Al-Qur’an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid atau mushola dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah atau mukena masing-masing;

Pengajian Ceramah, Taushiyah, Kultum Ramadhan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit;

Peringatan Nuzulul Qur’an di masjid atau mushola dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 5O% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

5. Pengurus dan pengelola masjid atau mushola sebagaimana angka 4 (empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disenfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid atau mushola, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah atau mukena masing-masing;

6. Peringatan Nuzulul Qur’an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas tempat atau lapangan;

7. Vaksinasi COVID- 19 dapat dilakukan di bulan Ramadhan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2O21 tentang Hukum Vaksinasi COVID 19 Saat Berpuasa, dan hasll ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;

8. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;

9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para mubaligh atau penceramah agama agar menjaga ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah bashariyah serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat;

10. Para mubaligh atau penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah; 11. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H atau tahun 2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan covid-19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing

PEMERINTAH IZINKAN TARAWIH DAN IDUL FITRI BERJAMAAH, MUHADJIR EFFENDY: PROTOKOL KESEHATAN HARUS SANGAT KETAT

PEMERINTAH IZINKAN TARAWIH DAN IDUL FITRI BERJAMAAH, MUHADJIR EFFENDY: PROTOKOL KESEHATAN HARUS SANGAT KETAT

PENGKOL.NGAWIKAB.ID – Senin (5/4), Pemerintah secara resmi mengizinkan pelaksanaan salat tarawih berjamaah di luar rumah pada Ramadan 2021 ini.

Dalam Konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, melalui YouTube Sekretariat Presiden, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah salat tarawih dan salat idul fitri pada Ramadan 2021 diperbolehkan.

“Mengenai kegiatan ibadah selama ramadhan dan ibadah Idul Fitri yaitu salat tarawih dan salat idul fitri, pada dasarnya diperkenankan atau dibolehkan.”, tutur Muhadjir.

Ia menambahkan bahwa yang harus dipatuhi adalah protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan sangat ketat.

“Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan sangat ketat. Kemudian, jamaah boleh di luar rumah. Tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas. Jadi hanya di lingkup komunikas. Di mana para jamaahnya memang sudah dikenali satu sama lain. Sehingga jamaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan.”, tegasnya.

Selain itu, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah salat tarawih kali ini dilaksanakan sesederhana mungkin.

“Begitu juga dalam melaksanakan salat berjamaah ini, diupayakan untuk dibuat se-simple mungkin. Sehingga waktunya tidak berkepanjangan. Tidak terlalu panjang. Mengingat dalam kondisi masih darurat (pandemi Covid-19).”, pungkasnya.